KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGRAAN NEGARA DI LINGKUNGAN MA RI dan BADAN PERADILAN DIBAWAHNYA

1. Peraturan Mengenai LHKPN

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi; dan
3. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

2. Pedoman LHKPN

3. Wajib LHKPN Pengadilan Agama Marisa

4. Kepatuhan LHKPN PA Marisa